Djarot Minta Akhir 2015 Semua Warga DKI Miliki E-KTP
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI baru akan digelar pada 2017, namun sejumlah persiapan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemprov DKI. Persiapan dilakukan termasuk soal data penduduk untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada Pemilukada sebelumnya.
Makanya kita sisir betul dan pastikan 2015 ini semuanya sudah punya e-KTP
Dengan penyiapan data kependudukan yang matang, diharapkan tidak ada lagi kisruh data penduduk. Karena hal itu sangat berpengaruh pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, untuk merapihkan data kependudukan. Ditargetkan pada akhir 2015 ini, semua warga Jakarta telah memiliki electronic KTP (e-KTP).
Pilkada DKI Tetap Bisa Digelar Langsung"Data kependudukan nanti akan dirapikan betul oleh Dinas Dukcapil, agar betul valid. Sekarang masih ada beberapa yang belum mendapat e-KTP, makanya kita sisir betul dan pastikan 2015 ini semuanya sudah punya e-KTP. Dengan cara seperti itu maka data real penduduk bisa pasti," kata Djarot, di KPU DKI Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
Dia mengatakan, meski pelaksanaan Pemilukada masih dua tahun lagi, namun koordinasi sangat diperlukan. Pihaknya pun berjanji akan membantu KPU DKI untuk kelancaran pelaksanaan Pemilukada 2017 mendatang. "Kita punya jangka waktu panjang untuk bisa betul-betul memastikan bahwa calon pemilih, terjamin terhitung 99 persen atau 100 persen bahkan akurat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU DKI, Sumarno mengatakan, pihaknya sengaja melakukan koordinasi lebih awal agar bisa meminimalisir kesalahan. Selain itu juga diharapkan bisa meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam ajang demokrasi lima tahunan tersebut. "Kalau tingkat partisipasi tinggi, tingkat legitimasinya juga lebih tinggi. Kita ingin ada peningkatan," harap Sumarno.
Dia mencatat pada Pemilukada 2012 putaran pertama partisipasi pemilih mencapai 64,5 persen. Kemudian pada putaran kedua jumlahnya meningkat menjadi 68 persen. "Kita ingin pada 2017 terjadi peningkatan partisipasi, tolak ukur kesuksesan pemilu yang digunakan. Sehingga koordinasi lebih awal, agar kesalahan bisa diminimalisir," ucapnya.
